UNHCR di Indonesia

UNHCR di Indonesia

UNHCR telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1979, saat ini berkantor pusat di Jakarta dan memiliki perwakilan di Medan, Tanjung Pinang, Makassar, Kupang dan Pontianak. Pada masa awal berdirinya, aktivitas UNHCR berfokus pada penanganan kedatangan pengungsi Vietnam dengan kapal dalam jumlah besar, seperti yang termaktub dalam Comprehensive Plan of Action (CPA), sebuah rencana aksi yang dicetuskan pada 14 Juni 1989 oleh negara-negara anggota yang mengikuti Konferensi Internasional tentang Pengungsi Indo-Cina. Adapun tanggungjawab khusus UNHCR dalam menangani pengungsi Indo-Cina dirumuskan dalam CPA tersebut. Pada tahun 1979, pemerintah Indonesia memberikan otorisasi untuk pendirian kamp pengungsian di Pulau Galang, yang mengakomodir lebih dari 170,000 pengungsi hingga pada saat kamp tersebut ditutup pada tahun 1996.

Indonesia belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, dan belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi. Dengan demikian, pemerintah memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia.

Berada diantara negara – negara penerima pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah besar seperti Malaysia, Thailand dan Australia, secara berkelanjutan Indonesia terkena dampak dari pergerakan populasi tercampur (mixed population movements). Meskipun jumlah kedatangan baru pencari suaka yang tinggi telah menjadikan masalah suaka/ migrasi sebagai salah satu faktor penting dalam bidang keamanan Negara (385 di tahun 2008; 3,230 pada tahun 2009; 3,905 pada tahun 2010 dan 4,052 di tahun 2011, dengan sebagian besar pendatang berasal dari Afghanistan, Iran, Iraq, Myanmar, Pakistan, Somalia dan Sri Lanka) pencari suaka dan pengungsi tetap memperoleh perlindungan atas pemulangan paksa dan tetap diberikan akses ke UNHCR.

Perlindungan yang diberikan UNHCR, dimulai dengan memastikan bahwa pengungsi dan pencari suaka terlindung dari refoulement (yakni perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka dimana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan). Perlindungan pengungsi lebih jauh mencakup proses verifikasi identitas pencari suaka dan pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi individual dapat dikeluarkan. Pencari suaka yang telah terdaftar kemudian dapat mengajukan permohonan status pengungsi melalui prosedur penilaian yang mendalam oleh UNHCR, yang disebut sebagai Penentuan Status Pengungsi atau Refugee Status Determination (RSD). Prosedur ini memberikan kesempatan kepada para pencari suaka secara individual untuk diinterview dalam bahasa ibu mereka oleh seorang staff RSD dan dibantu oleh seorang penerjemah ahli, yang akan menilai keabsahan permintaan perlindungan yang diajukan. Selanjutnya pencari suaka akan diberikan keputusan, apakah status pengungsi diberikan atau tidak kepadanya, beserta dengan alasannya. Apabila permintaan untuk perlindungan ditolak, prosedur dalam RSD memberlakukan satu kesempatan untuk pengajuan ulang (banding). Bagi mereka yang mendapatkan status pengungsi, UNHCR akan mencarikan satu dari tiga solusi jangka panjang yang memungkinkan: penempatan di negara ketiga, pemulangan sukarela (apabila konflik di daerah asal sudah berakhir) atau integrasi lokal. Namun, solusi yang terakhir tidak berlaku di Indonesia karena pemerintah tidak memberikan izin tinggal secara hermanen di Indonesia bagi pengungsi. Penempatan di negara ketiga sejauh ini masih menjadi satu-satunya solusi bagi mayoritas pengungsi di Indonesia.

Saat ini, UNHCR memiliki lebih dari 60 staff di Indonesia. Sampai dengan akhir Maret 2014, sebanyak 7,218 pencari suaka terdaftar di UNHCR Jakarta secara kumulatif dari Afghanistan (44%), Iran (14%) dan Myanmar (8%). Sementara sejumlah 3,405 pengungsi terdaftar di UNHCR Jakarta dari Afghanistan (36%), Myanmar (23%), Somalia (9%) dan Sri Lanka (8%).

 

UNHCR Secara Global

Kantor United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) didirikan pada 14 Desember 1950 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Organisasi ini memiliki mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan internasional dalam melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak – hak dan keamanan pengungsi. UNHCR bekerja untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari suaka dan mendapatkan suaka yang aman di negara lain, dengan pilihan selanjutnya untuk kembali ke negara asalnya secara sukarela, diintegrasi secara lokal atau ditempatkan di negara ketiga. UNHCR juga dimandatkan oleh Majelis Umum PBB untuk membantu dan mencari solusi bagi orang – orang tanpa kewarganegaraan.

Dalam lebih dari enam dekade, UNHCR telah memberikan pertolongan kepada puluhan juta orang untuk memulai kembali hidup baru mereka. Saat ini, dengan 7,685 staff dari lebih dari 125 negara, UNHCR terus memberikan bantuannya bagi 33,9 juta orang.

UNHCR di Asia dan Pasifik

Di Asia, pergerakan migrasi tercampur (mixed migratory movements) terus menerus menandai kawasan tersebut, dengan adanya perpindahan sekelompok orang untuk mencari penghidupan yang lebih baik, sementara perpindahan lain dilakukan untuk melarikan diri dari penganiayaan dan konflik. Di dalam lingkungan dimana Negara mengkhawatirkan keamanan nasional dan dimana Negara memprioritaskan hubungan bilateral diatas perlindungan pengungsi, UNHCR terus melakukan upaya advokasi untuk menghargai hak – hak suaka dan untuk menciptakan “ruang suaka” secara berkelanjutan di kawasan Asia.

Jumlah seluruh orang yang menjadi perhatian UNHCR di Asia mencapai 16,112,700 pada akhir 2010, sebuah penurunan sebesar 13.2% dari jumlah 18,567,000 pada akhir tahun 2009. Pakistan dan Republik Iran adalah dua negara penerima populasi pengungsi dunia dalam jumlah terbesar, dimana 1,7 juta pengungsi Afghanistan tinggal di Pakistan, sementara satu juta lainnya tinggal di Iran. Meskipun pemulangan sukarela ke Afghanistan mengalami penurunan di tahun 2009 dengan jumlah 57,580 orang, angka pemulangan sukarela kembali meningkat diantara bulan Maret – Agustus 2010, dengan jumlah lebih dari 100,000 orang Afghanistan kembali pulang.

Dalam konteks kompleks migrasi tercampur di Asia Tenggara, terdapat peningkatan jumlah pencari suaka sebagai akibat dari perkembangan di kawasan tersebut, yang menyebabkan pengungsian eksternal, misalnya karena konflik di Sri Lanka dan situasi hak asasi manusia di Myanmar. Hal serupa juga terjadi, di negara lain, misalnya terkait krisis kemanusiaan di Irak di Timur Tengah, yang menambah jumlah pengungsian ke kawasan Asia Tenggara. Pada saat yang sama, kekhawatiran akan keamanan di negara penerima, mengakibatkan terbatasinya perlindungan pengungsi dan ruang bagi suaka. Penggunaan rumah detensi untuk menahan pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah besar, termasuk anak – anak dan kelompok yang lemah juga menjadi suatu tren yang mengkhawatirkan. UNHCR terus menerus menyuarakan pentingnya peningkatan ruang suaka, akses suaka yang bebas halangan, prosedur penentuan status pengungsi (RSD) yang adil dan efisien, serta perluasan kesempatan untuk memperoleh solusi jangka panjang bagi semua pencari suaka dan pengungsi di Asia. Disamping itu, UNHCR mempromosikan toleransi publik dan dukungan bagi pengungsi serta memobilisasi pendanaan dari sumber – sumber publik maupun pribadi atau swasta.

Kawasan Asia Pasifik memiliki tingkat akesesi yang rendah terhadap Konvensi Pengungsi tahun 1951. Hanya 23 dari 67 negara di Asia Pasifik telah menandatangani Konvensi Pengungsi, termasuk diantaranya adalah Afghanistan, Iran, Jepang, Korea Selatan, Cina, Australia, dan New Zealand. Pengimplementasian kewajiban dalam Konvensi oleh Negara Pihak di Asia pun masih seringkali menjadi sebuah tantangan bagi beberapa diantaranya. Meskipun banyak negara yang bukan negara penandatangan Konvensi telah menerima dengan ramah pengungsi dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu yang panjang, kerapuhan dalam iklim perlindungan bagi pencari suaka di kawasan ini tetap menjadi halangan utama bagi kerja UNHCR dalam memberikan perlidungan.

Upaya pemberian perlindungan UNHCR juga kian tertantang dengan adanya ketidakstabilan politik dan kerentanan akan bencana alam di kawasan ini.